UU No.3 Tahun 1951 tentang Berlakunya UU Pengawasan Perburuhan Tahun 1948

UNDANG-UNDANG NO . 3 TAHUN 1951
Tentang
PERNYATAAN BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG PENGAW ASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NO. 23.
DARI REPUBLIK INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA
(Lembaran Negara No.4 Tahun 1951).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : 1. bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia belum
ada undang-undang mengenai pengawasan perburuhan
yang sesuai dengan keadaan sekarang;
2. bahwa ketiadaan undang-undang itu sangat dirasakan dan
oleh karenanya perlu segera mengadakannya;
3. bahwa dengan menunggu selesainya pekerjaan tersebut
terlebih dahulu perlu dijalankan undang-undang
pengawasan perburuhan Republik Indonesia yang sudah
ada;
4. bahwa “Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun
1948” dari Republik Indonesia adalah salah undang-undang yang dibutuhkan dan oleh karenanya perlu lekas
dijalankan untuk seluruh Indonesia.

Mengingat : Pasal 36 dan 89 Undang-Undang Dasar Sementera
Republik Indonesia.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

MEMUTUSKAN :
Dengan membatalkan segala peratura n yang berlawanan dengan undang-undang ini
menetapkan :
UNDANG-UNDANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948 NR. 23 DARI REPUBLIK
INDONESIA UNTUK SELURUH INDONESIA.

PASAL 1
Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia undang-undang Pengawasan Perburuhan
tanggal 23 Juli 1948 Nr. 23 dari Republik Indonesia yang bunyinya sebagai berikut :

BAGIAN I
Tentang Pengawasan Perburuhan

Pasal 1

1. Pengawasan Perburuhan diadakan guna :
a) mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan
pada khususnya;

b) mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan
keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;

c) menjalankan pekerjaan lain-lain yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.

2. Menteri yang diserahi urusan perb uruhan mengadakan laporan tahunan tentang
pekerjaan pengawasan perburuhan.

BAGIAN II
Hak Pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan untuk memperoleh Keterangan.

Pasal 2

1) Menteri yang diserahi urusan perburuhan atau pegawai yang ditunjuk olehnya,
menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan
perburuhan;

2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai
pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut
dalam pasal 1 ayat (1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana
dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka bawah di situ
dijalankan pekerjaan dan juga segala ru mah yang disewakan atau dipergunakan
oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh. Yang
dimaksud dengan pekerjaan ialah pekerj aan yang dijalankan oleh buruh untuk
majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki
tempat-tempat termaksud dalam ayat (2) maka mereka memasukinya, jika perlu
dengan bantuan Polisi Negara.

Pasal 3

1) Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan
itu, atas permintaan dan dalam wakt u sepantasnya yang ditentukan oleh
pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberikan semua
keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun tertulis
yang dipandang perlu olehnya guna memp eroleh pendapat yang pasti tentang
hubungan kerja dan keadaan perburuhan pa da umumnya di dalam perusahaan
itu pada waktu itu atau/dan pada waktu yang telah lampau;

2) Pegawai-pegawai tersebut di atas be rhak menanyai buruh dengan tidak dihadiri
oleh orang ketiga;

3) Dalam menjalankan tugasnya pe gawai-pegawai tersebut diwajibkan
berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.

Pasal 4

Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) majikan atau
wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan
pada waktu diadakan pemeriksaan.

BAGIAN III
Menyimpan Rahasia.

Pasal 5

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2 di luar
jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia di dalam suatu
perusahaan, yang didapatnya berhubungan dengan jabatannya.

BAGIAN IV
Aturan Hukuman

Pasal 6

1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya
termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
enam bulan atau denda sebanyak-banya knya enam ratus rupiah dengan tidak
atau dipecat dari hak memangku jabatan.

2) Barang siapa karena kehilapannya menyebabkan rahasia itu menjasi terbuka,
dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda
sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah;

3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), jikalau
tidak ada pengaduan dari majikan ya ng berkepentingan atau wakilnya;

4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu yang dilakukan
oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam
pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termasuk
dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya
tiga bulan atau denda sebanyak- banyaknya lima ratus rupiah;

5) Barang siapa tidak memenuhi kewajib annya tersebut dalam pasal 4 dihukum
dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah;

6) Hal-hal yang dikenakan hukuman terse but dalam ayat (1) dan ayat (2) dianggap
sebagai kejahatan, sedangkan yang ters ebut dalam ayat(4) dan (5) dianggap
sebagai pelanggaran.

Pasal 7

1) Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6 itu suatu badan
hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan
hukum itu;

2) Jikalau urusan badan hukum itu di serahkan kepada badan hukum lain maka
tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang
mengurus itu.

BAGIAN V
Tentang Mengusut Pelanggaran dan Kejahatan.

Pasal 8

Selain dari pada pegawai-pegawai yang berkewajiban mengusut pelanggaran dan
kejahatan pada umumnya, pegawai-pegawai te rsebut dalam pasal 2 dan orang-orang lain
menurut undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan
untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam undang-undang ini
dijalankan, diwajibkan juga unt uk mengusut hal-hal yang di kenakan hukuman tersebut
dalam pasal 6.

PASAL II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
undang-undang ini dengan penempatan dala m Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Januari 1951.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO.

Diundangkan
Pada tanggal 8 januari 1951
Menteri Kehakiman

WONGSONEGORO.
MENTERI PERBURUHAN

SOEROSO

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG NO . 23 TAHUN 1948.
Tentang
PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948

PEMANDANGAN UMUM
Pengawasan perburuhan adalah suatu institut yang sangat penting dalam penyelenggaraan
undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan.

Tidak hanya untuk mengawasi tentang berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan tadi dengan jalan memberi pe nerangan kepada buruh, serikat buruh dan
majikan jikalau perlu dengan mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman oleh undang-undang/peraturan-peraturan itu, akan teta pi pula untuk mengetahui dan menyelami
tentang keinginan dan kebutuhan masyarak at akan adanya undang-undang/peraturan-peraturan pemerintah dalam suatu hal, dan selanjutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan, agar dapat mengadaka n undang-undang/peraturan-peraturan yang
setepat-tepatnya.

Meskipun Kantor Pengawas Perburuhan itu di dalam zaman Belanda sudah ada, ialah
”Arbeidsinspectie”, akan tetapi kantor itu tidak begitu dikenal oleh dunia buruh (terutama
perusahaan-perusahaan yang besar-besar, kebu-kebun dan lain-lain), oleh karena pegawai
yang harus mengadakan pemeriksaan, seor ang Arbeidsinspecteur tidak pernah
mengadakan perhubungan yang erat-eratnya dengan pihak buruh Indonesia. Oleh karena
itu sampai kinipun Kantor Pengawas Perburuha n yang sebetulnya telah ada dan bekerja
itu (lihat Penetapan Pemerintah Nr. 3 Tahun 1947 jo Keputusan Menteri Perhubungan
tanggal 30 Juli 1947 Nr. 364/P.V) masih saja belum dikenal sebaik-baiknya oleh
beberapa majikan dan buruh, sehingga telah be berapa kali terjadi seorang Ajun Inspektur
Pengawasan Perburuhan yang memasuki suatu tempat perusahaan untuk menjalankan
kewajibannya, mendapat rintangan dari atau ditolak oleh majikan yang berkepentingan.

Berhubungan dengan itu dan mengingat akan pentingnya pengawasan perburuhan, pula
untuk menyesuaikan sifatnya dengan aliran sekarang, maka Pemerintah menganggap
perlu untuk mengadakan undang-undang yang denga n tegas menetapkan tentang adanya
pengawasan perburuhan be serta aturan-aturannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Ayat (1) :
Dalam ayat ini disebut 3 macam kewajiban dari pengawasan perburuhan.

Ayat (2) :
Berhubungan dengan pentingnya pekerjaan pengawasan perburuhan ini, maka
tiap-tiap tahun Menteri yang diwajibkan mengurus perburuhan, berwajib memberi
laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 2

Ayat (1) :

Menteri yang diserahi urusan perburuhan dan pegawai yang ditunjuk olehnya,
akan menetapkan pegawai-pegawai ma na yang diberi kewajiban untuk
menjalankan pengawasan perburuhan.

Ayat (2) :

Supaya dapat melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan perburuhan,
pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1 ) di atas harus dapat memasuki semua
tepat dimana dijalankan pekerjaan atau biasa dijalankan pekerjaan atau disangka
bahwa di situ dijalankan pekerjaan.
Dalam perkataan semua tempat itu termasuk juga tempat-tempat di mana
dilakukan pekerjaan oleh atau untuk suatu Jawaban Pemerintah.

Ayat (3) :

Di dalam arti kata Polisi negara termasuk kekuasaan tentara.

Pasal 3 dan 4

Dalam pasal-pasal ini disebut kewajiban majikan atau wakilnya dan buruh untuk
memberi segala bantuan agar pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dapat
memperoleh pendapat yang pasti tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan
perburuhan pada umumnya dalam perusahaan itu.

Jikalau keterangan-keterangan itu hanya bisa terdapat dari buku-buku perusahaan,
maka atas permintaan pegawai-pegawai pengawasan perburuhan majikan atau wakilnya
wajib mengusahakan sedemikian sehingga ke terangan-keterangan ya ng diperlukan tadi
bisa terdapat pegawai-pegawai dari penga wasan perburuhan. Kewajiban ini dianggap
oleh pemerintah sebagai hal yang sangat pentingnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan
dari adanya undang-undang perburuhan. Oleh karena itu untuk menj aga supayakewajiban
itu akan dipenuhi sebenar-ben arnya maka perlu diadakan aturan hukuman terhadap
adanya kewajiban itu (lihat pasal 6 ayat (4) dan (5).

Pasal 5

Aturan-aturan dalam pasal ini menjaga ja ngan sampai rahasia-rahasia dalam suatu
perusahaan yang dalam sifatnya perlu disimpan betul-betul oleh perusahaan tadi,dapat
terbuka oleh pegawai-pegawai yang mengadakan pemeriksaan dalam perusahaan tadi
yang berhubungan dengan pekerjaan , tentu mengetahui tentang rahasia-rahasia dalam
perusahaan tadi.

Pasal 6

Dalam Pasal ini disebut aturan-atu ran hukuman. Ancaman hukuman agak berat
berhubung dengan pentingnya tujuan undang-undang ini.

Pasal 7,8,9

Cukup Jelas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s