UU No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 1992
TENTANG
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : a. b ahwa pembangunan nasional sebagai penga malan Pancasila dilaksanakan dalam
rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyaraka t
Indonesia seluruhnya, untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil,
makmur dan merata baik materiil maupun spritual;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya pe ranan tenaga kerja dalam perkembangan
pembangunan nasional di seluruh tanah ai r dan semakin meningkatnya penggunaan
teknologi di berbagai sektor, kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi
resiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja
sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja;

c. b ahwa perlindungan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan baik dalam hubungan
kerja maupun diluar hubungan kerja melalui program jaminan social tenaga kerja
selain memberikan ketenangan kerja juga mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas tenaga kerja;

d.
bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dan Peraturan Pemerintah Nomo r
33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112) belum mengatur secara lengkap
j aminan social tenaga kerja serta tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;

e. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan undang-undang yang
mengatur penyelenggaraan jaminan sosial tenaga kerja.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berla kunya Undang-Undang
Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh
Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tent ang Ketentuan-kete ntuan pokok mengenai
Tenaga Kerja (Lembaran Ne gara tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2912);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (lembaran Negara
Tahun 1970 nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di
Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3201).
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa
uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hila ng atau berkurang dan pelayanan sebagai akiba t
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua
dan meninggal dunia.

2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan
kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.
Pengusaha adalah :
a. Orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.
Orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c. Orang, persekutuan atau badan hukum yang be rada di Indonesia dalam huruf a dan huruf b yang
berkedudukan di luar wilayah Indonesia

4. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang memper kerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari
untuk atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara

5. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada tenaga kerja untuk sesuatu pekerjaan
yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang ditetapkan menurut suat u
perjanjian, atau peraturan perunda ng-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara
pengusaha dengan tenaga kerja, termasuk tunjangan baik untuk tenaga kerja sendiri maupun keluarganya.

6. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi berhubung dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang
timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah
menuju tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

7. Cacad adalah keadaan hilang atau berkurangnya f ungsi anggota badan yang secara langsung atau tidak
langsung mengakibatkan hilang at au berkurangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan.

8.
Sakit adalah setiap gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan.

9. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang
memerlukan pemeriksaan, pengobata n, dan/atau perawatan termas uk kehamilan dan persalinan.

10. Pegawai Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai teknis berkeahlian khusus dari Departemen Tenaga
Kerja yang ditunjuk oleh Menteri.

11. Badan Penyelenggara adalah badan hukum yang bidang usahanya menyelenggarakan program jaminan sosial
tenaga kerja.

12.
Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Usaha sosial dan usaha-usaha lain yang tidak berb entuk perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan,
apabila mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain sebagaimana layaknya perusahaan mempekerjakan
tenaga kerja.
BAB II
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
Pasal 3

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan social tenaga kerja
yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi.

(2) Setiap tenaga kerja berhak at as jaminan social tenaga kerja.

Pasal 4

(1) Program jaminan social tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilakukan oleh setiap
perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini.
(2) Program jaminan sosial tenaga kerj a bagi tenaga kerja yang melakukan peke rjaan di luar hubungan kerja diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
(3) Persyaratan dan tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerj a sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Pasal 5

Kebijakan dan pengawasan umum program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III
PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Bagian Pertama
Ruang Lingkup
Pasal 6

(1) Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja dalam Undang-undang ini meliputi :

a. Jaminan Kecelakaan Kerja;

b. Jaminan Kematian;

c. Jaminan Hari Tua;
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.

(2) Pengembangan program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayau (1) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Jaminan Sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diperuntukkan bagi tenaga kerja.

(2) Jaminan Sosial tenaga kerja sebag aimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d berlaku pula untuk keluarga tenaga
kerja.

Bagian Kedua
Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 8

(1) Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan Kecelakaan Kerja.
(2) Termasuk tenaga kerja dalam Jaminan Kecelakan Kerja ialah:
a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaan baik yang menerima upah maupun tidak;
b. mereka yang memborong pekerjaan kecuali jika yang memborong adalah perusahaan;
c. narapidana yang dipekerjakan di perusahaan.

Pasal 9

Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dima ksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi :
a. biaya pengangkutan;
b. biaya pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan;
c. biaya rehabilitasi;
d. santunan berupa uang yang meliputi :

1. santunan sementara tidak mampu bekerja;

2. santunan cacad sebagian untuk selama-lamanya;

3. santunan cacad total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental;

4. santunan kematian.

Pasal 10

(1) Pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang meni mpa tenaga kerja kepada Kantor Departemen Tenaga
Kerja dan Badan Penyelenggaran dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam.

(2) Pengusaha wajib melaporkan kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja dan Badan Penyelenggara dalam
waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam setelah tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan oleh dokter yang
merawatnya dinyatakan sembuh, cacad atau meninggal dunia.

(3) Pengusaha wajib mengurus hak tenaga kerja yang tertmpa kecelakaan kerja kepada Badan Penyelenggara
sampai memperoleh hak-haknya.

(4) Tata cara dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud da lam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 11

Daftar jenis penyakit yang timbul karena hubungan kerja serta perubahannya ditetapkan dengan Keputusan
Presiden.

Bagian Ketiga
Jaminan Kematian

Pasal 12

(1) Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas Jaminan
Kematian.

(2) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. biaya pemakaman;
b. santunan berupa uang.

Pasal 13

Urutan penerima yang diutamakan dalam pembayaran santunan kematian dan Jaminan Kematian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 hurf d butir 4 dan Pasal 12 ialah :
a. j anda atau duda;
b. anak;
c. orang tua;
d. cucu;
e. kakek atau nenek;
f. saudara kandung;
g. mertua.

Bagian Keempat
Jaminan Hari Tua
Pasal 14

(1) Jaminan Hari Tua dibayarkan secara sekaligus, atau berk ala, atau sebagian dan berkala, kepada tenaga kerja
karena :

a. telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, atau
b. cacad total tetap setelah ditetapkan oleh dokter.

(2) Dalam hal tenaga kerja meninggal dunia, Jaminan Ha ri Tua dibayarkan kepada janda atau duda atau ana k
yatim piatu.

Pasal 15

Jaminan Hari Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dibayarkan sebelum tenaga kerja mencapai usia
55 (lima puluh lima) tehun, setelah mencapai masa ke pesertaan tertentu, yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kelima
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 16

(1) Tenaga kerja, suami atau istri, dan anak berhak memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
(2)
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan meliputi :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
rawat jalan tingkat pertama;
rawat jalan tingkat lanjutan;
rawat inap;
pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
penunjang diagnostik;
pelayanan khusus;
pelayanan gawat darurat.

BAB IV
K E P E S E R T A A N
Pasal 17

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta da lam program jaminan sosial tenaga kerja.

Pasal 18

(1)

Pengusaha wajib memiliki daftar tenaga kerja beserta keluarganya, daftar upah b eserta perubahan-perubahan
dan daftar kecelakaan kerja di perusahaan atau bagian perusahaan yang berdiri sendiri.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha wajib menyampaikan data
ketenagakerjaan dan data perusahaan yangberhubungan dengan penyelenggaraan program jaminan sosial
tenaga kerja kepada Badan Penyelenggara.

(3) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebaga imana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar,
sehingga mengakibatkan ada tenaga kerja yang tidak terd aftar sebagai peserta program jaminan sosial tenaga
kerja, maka pengusaha wajib memberikan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ke tentuan Undang-undang ini.

(4) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebaga imana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar,
sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran jaminan kepada tenaga kerja, maka pengusaha wajib
memenuhi kekurangan jaminan tersebut.

(5) Apabila pengusaha dalam menyampaikan data sebaga imana dimaksud dalam ayat (2) terbukti tidak benar,
sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran jaminan, maka pengusaha wajib mengembalikan kelebihan
tersebut kepada Badan Penyelenggara.

(6) Bentuk daftar tenaga kerja, daftar upah, daftar kecelakaan kerja yang dimuat dalam buku, dan tata cara
penyampaian data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Menteri.

Pasal 19

(1) Pentahapan kepesertaan program jaminan sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal perusahaan belum ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja disebabkan adanya
pentahapan kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusaha wajib memberikan
JaminanKecelakaan Kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan Undang-undang ini.

(3) Tata cara pelaksanaan hak tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V
IURAN, BESARNYA JAMINAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

(1) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja, iuran Jaminan Kematian, dan iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
ditanggung oleh pengusaha.

(2) Iuran Jaminan Hari Tua ditanggung oleh pengusaha dan tenaga kerja.

Pasal 21

Besarnya iuran, tata cara, syarat pembayaran, besarnya denda, dan bentuk iuran program jaminan sosial tenaga
kerja ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

(1) Pengusaha wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban tenaga kerja
melalui pemotongan upah tenaga kerja serta membayarkan kepada Badan Penyelenggara dalam waktu yang
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Dalam hal keterlambatan pembayaran iuran sebagaima na dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 23

Besarnya dan tatacara pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan tatacara
pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

(1) Perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja yang harus dibayarkan kepada tenaga kerja dilakukan oleh
Badan Penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undanga n yang berlaku.
(2) Dalam hal perhitungan besarnya Jaminan Kecelakaan Kerja tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan menghitung kembali dan menetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Menteri menetapkan kecelakaan kerja, dan besarnya jaminan yang belum tercantum dalam peraturan
pelaksanaan Undang-undang ini.
(4) Perbedaan pendapat dan perhitungan besarnya jumlah Jaminan Kecelakaan Kerja sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dan ayat (2) penyelesaiannya ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
BADAN PENYELENGGARA
Pasal 25

(1)
Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja dialkukan oleh Badan Penyelenggara.
(2)
Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) adalah Badan Usaha Milik Negara yang
dibentuk dengan peraturan pe rundang-undangan yang berlaku.
(3)
Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya
mengutamakan pelayanan kepada peser ta dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan tenaga
kerja beserta keluarganya.

Pasal 26

Badan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), wajib membayar jaminan sosial tenaga
kerja dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan.

Pasal 27

Pengendalian terhadap penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerj a oleh Badan Penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh Pemerintah, sedangkan dalam pengawasan
mengikutsertakan unsur pengusaha dan uns ur tenaga kerja, dalam wadah yang menjalankan fungsi pengawasan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Penempatan investasi dan pengelolaan dana program jaminan sosial tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Barang siapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), da n ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22
ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kur ungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda
setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih
setelah putusan akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidana kurungan
selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap
pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang ini dan
peraturan pelaksanaannya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
P E N Y I D I K A N
Pasal 31

(1) Selain penyisik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia juga kepada pejabat Pegawai Negeri Sipil tertent u
di Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi ketenagakerjaan, diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-unda ng Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76), Tambahan Lembaran tindak pidana sebagaimana diatur dalam
Undang-undang ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan penelitian atas ke benaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
jaminan sosial tenaga kerja;
b. melakukan penelitian terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana di bidang jaminan
sosial tenaga kerja;
c. meminta keterangan dan barang buk ti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana
di bidang jaminan sosial tenaga kerja;
d. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang di duga terdapat barang bukti dan melakukan penyitaan
terhadap barang yang dapat dijadikan barang bukti da lam perkara tindak pidana di bidang jaminan sosial
tenaga kerja;
e. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian sehubungan dengan ti ndak pidana di bidang
jaminan sosial tenaga kerja.
BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Kelebihan pembayaran jaminan yang telah diterima oleh yang berhak tidak dapat diminta kembali.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 33

(1) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-unda ng ini belum dikeluarkan, maka
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur program asuransi sosial tenaga kerja dan
penyelenggaraannya yang ada pada waktu Undang-undang ini mulai berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Undang-undang ini.

(2) Selama peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-unda ng ini belum dikeluarkan, maka
perusahaan yang telah menyelenggarakan program asurans i sosial tenaga kerja dan jaminan sosial tenaga
kerja lainnya tetap melaksanakannya.

(3) Tenaga kerja yang telah menjadi tertanggung atau peserta dalam program asuransi sosial tenaga kerja dan
j aminan sosial tenaga kerja lainnya dengan berl akunya Undang-undang ini tidak boleh dirugikan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat mulai berlakunya Undang- undang ini, maka Undang- undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Pernyataan
Berlakunya Undang-Undang Kecelakaan Tahun 1947 Nomor 33 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 3) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s