Penurunan Jabatan Karyawan karena Target Tidak Tercapai

Saya bekerja di suatu koperasi. Karena tidak memenuhi target penjualan, jabatan saya diturunkan dan gaji juga diturunkan. Apakah itu diperkenankan?  

Sebelumnya, kami terlebih dahulu akan mendefinisikan gaji/upah seperti yang Anda sebutkan. Menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”), upahadalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Sepanjang penelusuran kami, tidak ada peraturan yang melarang penurunan jabatan. Pada dasarnya, penurunan jabatan yang sebanding dengan penurunan gaji/upah Anda yang dilakukan oleh pengusaha tempat Anda bekerja telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 92 ayat (1) UU Ketenagakerjaan:

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi” 

Ini berarti jabatan dan upah berbanding lurus. Jika jabatan turun, maka upah disesuaikan dengan jabatan pekerja/buruh tersebut.

Masih berkaitan dengan upah, Pasal 92 ayat (2) UU Ketenagakerjaanmengatakan bahwa pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkaladengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Adapun peninjauan upah tersebut menurut penjelasan pasal ini dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan kemampuan perusahaan.

Jadi, apabila target yang tidak dicapai itu berdampak pada kemampuan koperasi dalam memberikan upah kepada Anda dan mengakibatkan penurunan jabatan Anda, maka bisa saja pengusaha melakukan hal tersebut. Dengan lain perkataan, bisa jadi pemenuhan target koperasi yang tidak dapat Anda capai menjadi alasan pengusaha untuk menurunkan jabatan dan upah Anda. Selain itu, melihat pada rumusan tersebut, prestasi kerja Anda juga dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam peninjauan upah. Jika prestasi kerja Anda menurun, mungkin saja perusahaan menurunkan gaji Anda.

Di samping itu, ada aspek hukum lain yang penting diperhatikan di sini, yakni perihal pemberian upah. Mengacu pada definisi upah yang kami berikan di atas, dikatakan bahwa upah dibayarkan oleh pengusaha menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Jadi, apabila memang sebelumnya telah diatur dalam perjanjian kerja atau kesepakatan antara Anda dan pengusaha bahwa penurunan jabatan dan upah karyawan dapat dilakukan jika target penjualan tidak dicapai, maka apa yang dilakukan oleh pengusaha kepada Anda itu tidak melanggar hukum.

Akan tetapi, dalam praktiknya untuk melakukan penurunan jabatan, perusahaan harus dapat membuktikan dengan bukti pendukung yang kuat bahwa kinerja pekerja tidak sesuai target yang ditetapkan berdasarkan jabatannya. Karena jika perusahaan tidak mempunyai bukti yang kuat, putusan demosi (penurunan jabatan) tersebut terancam dapat dibatalkan.

Sebagai contoh, Anda dapat melihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K/PDT.SUS/2009Dalam putusan tersebut pengadilan membatalkan keputusan perusahaan untuk menurunkan jabatan karyawannya. Menurut hakim, alasan penurunan jabatan karena pekerja tidak mencapai target merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada.
Dasar hukum:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 809 K / PDT.SUS / 2009.

Sumber

Iklan