Tragedi Rohingya

Penghuni Tanah Arakan

Akar sejarah perseteruan antara etnis Burma yang Budha dengan Muslim Rohingya.

Cikal-bakal kelompok Rohingya terlacak pada awal abad ke-15. Pada 1404, pasukan dari Ava, ibukota kerajaan Burma kala itu, menyerang kerajaan Arakan yang membuat Raja Narameikhla mengungsi ke negeri Bengali (kini Bangladesh). Dua puluh empat tahun kemudian, bersama bala bantuan dari Sultan Bengali, dia kembali untuk merebut Arakan.

Menurut Wilhem Klein dalam Burma, The Golden, selama di Bengali, Narameikhla belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, dan Islam di kota Gaur. Ketika kembali menjadi penguasa Arakan, pengaruh Islam yang didapatkannya di pengasingan begitu terasa. Dia mengubah namanya menjadi Solaiman Shah. Dia juga membangun masjid, mendirikan pengadilan yang memadukan budaya Budha dan Islam, serta mendirikan sebuah kota bernama Mrauk U yang akan menjadi kota terpenting di wilayah itu. Pengaruh Islam tetap bersemayam dalam diri setiap penguasa Arakan, kendati Arakan tetaplah kerajaan Budha yang merdeka.

Pada 1784, Bodawphaya, raja Burma dari Dinasti Konbaung, mengerahkan tentara untuk menginvasi wilayah Arakan. Ribuan orang tewas dan ditawan. “Setidaknya 20.000 tawanan termasuk simpatisan Muslim, seniman, dan ilmuwan digelandang menuju pusat Burma melintasi bukit Arakan. Ratusan di antaranya tewas selama di perjalanan,” tulis sejarawan Inggris G. E. Harvey dalam Outline of Burmese History.

Pemerintahan Arakan jatuh. Dimulailah perseteruan antara etnis Burma dan orang-orang Arakan, terutama penganut Islam, yang berlarut-larut hingga kini. Kekuasaan Inggris, yang menginvasi Burma dalam apa yang dikenal sebagai Perang Anglo-Burma I pada 1823, tak menyurutkan perseteruan itu.

Selama memerintah Arakan, Inggris mendatangkan orang-orang Muslim yang sebelumnya terusir ke Chittagong, Bengali, karena membutuhkan tenaga kerja di lahan-lahan pertanian serta membangun infrastruktur.

Kebijakan ini, menurut Apipudin, dosen sejarah Universitas Indonesia, menyemai bibit-bibit kecemburuan pada orang-orang asli Burma. “Tapi kecemburuan yang tumbuh menjadi kebencian itu dibiarkan, kalau tidak bisa dikatakan didukung, oleh pemerintah rezim militer. Seringkali setiap kali terjadi pengusiran, perampasan harta benda, pembakaran, maupun pembantaian, pemerintah tak pernah menindak kelompok yang menyerang,” ujarnya.

Pada 1942, Jepang menginvasi Burma. Penduduk Burma mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi penganut Budha di Arakan. Terjadilah kerusuhan yang menewaskan sekitar 100.000 Muslim dan ratusan ribu lainnya melarikan diri ke Bengali. Di bawah kekuasaaan Jepang, umat Budha menjadi mayoritas di Arakan. Kerusuhan ini membagi wilayah Arakan menjadi dua bagian: selatan dihuni penganut Budha, utara dihuni orang-orang Muslim Rohingnya.

Inggris, yang terdesak ke Arakan utara, menjalin hubungan dengan orang-orang Rohingya. Ketika Inggris menyusun rencana perang gerilya dengan sandi “V Force” pada April 1943, dengan tujuan merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai Jepang, orang-orang Rohingya ikut dilatih sebagai calon tentara. Tentara Arakan yang tergabung dalam “V Force” berperan penting dalam upaya Inggris merebut kembali Arakan pada 1945.

Merasa andil dalam memenangkan Inggris, orang-orang Rohingya menuntut imbalan berupa kemerdekaan di sebuah wilayah bernama Maungdaw di Arakan. Permintaan ini dikabulkan. Para pengungsi Rohingya, yang terusir ke Bengali dalam kerusuhan tahun 1942, akhirnya kembali ke kampungnya. Untuk mengamankan kekuasaan, mereka tak memberikan jabatan-jabatan strategis kepada orang-orang Budha; suatu keadaan yang memperdalam sentimen kebencian.

Sebagai hasil dari Konferensi London, kekuasaan Inggris akhirnya diserahkan kepada Burma pada 4 Januari 1948. Tanggal ini kemudian dijadikan hari kemerdekaan Burma.

Sayangnya, pasca kemerdekaan, keberadaan orang-orang Rohingya justru tak diakui. Dalam draf konstitusi Burma yang baru disusun, mereka tak dimasukkan dalam kategori kelompok minoritas. Konsekuensinya, mereka tak berhak mendapatkan hak-hak minoritas seperti kuota di parlemen dan perlindungan hukum.

Perlakuan ini memicu kembali perlawanan orang-orang Rohingya. Banyak di antara mereka bergabung dalam gerakan Mujahidin yang dipimpin Jafar Kawal. Gerakan ini ditandingi Burma Teritorial Force (BTF) yang dibentuk Jenderal Ne Win. Ribuan Muslim dan rumah mereka dimusnahkan pasukan Jenderal Ne Win.

Salah satu keberhasilan gerakan Mujahidin adalah memaksa pemerintah Burma memberikan distrik otonom yang terdiri dari Maungdaw, Rathedaung, dan Buthidaung pada 1950. Wilayah ini nantinya dikenal sebagai Mayu Frontier.

Rohingya yang Kian Tersingkir

Di daratan mereka diusir, di lautan mereka diabaikan. Orang-orang Rohingya terlunta-lunta tak tentu nasibnya.

Rohingya mengalami keadaan lebih baik semasa U Ba Swe menjabat Menteri Pertahanan pada 1959. U Ba Swe mengakui orang-orang Rohingya sama seperti ras-ras lainnya di Burma sehingga memiliki hak setara. Orang-orang Rohingya pun bisa ikut pemilihan umum pada 1960. Pemerintah bahkan membentuk Mayu Frontier Administration (MFA). Burma Broadcasting Service (BBS), stasiun radio milik pemerintah, juga mulai menyiarkan berita-berita berbahasa Rohingya dalam acara bertajuk Rohingya Language Program.

Namun, nasib baik orang-orang Rohingya tak berlangsung lama. Pada 1962, Jenderal Ne Win mengkudeta pemerintahan Perdana Menteri U Nu. Seketika Burma pun berubah menjadi pemerintahan junta militer. Program-program yang berpihak kepada orang-orang Rohingya seperti MFA dihapus.

Setelah nasionalisasi ekonomi besar-besaran oleh pemerintahan Dewan Revolusioner Ne Win pada 1963, orang-orang Rohingya melintas ke Bengali. Pemberontak Mujahidin membubarkan diri, namun segera muncul gerakan baru bernama Rohingya Independence Force (RIF) pada 26 Maret 1963. Setelah itu muncul Rohingya Independence Army, Rohingya Patriotic Front (RPF), dan Rohingya National Alliance (RNA) yang bertujuan menuntut pembentukan daerah otonom bagi Muslim Rohingya di wilayah pemerintahan Burma. Gerakan-gerakan tersebut memunculkan kesadaran baru bagi orang-orang Rohingya untuk memperjuangkan wilayah dengan pemerintahan sendiri. Namun, di sisi lain, ia meningkatkan tindakan represif dari junta militer.

Identitas Rohingya pelan-pelan dihapus. Arakan, nama wilayah yang selalu identik dengan orang-orang Rohingya, secara resmi diubah menjadi Rakhine pada 1974. Empat tahun kemudian, pemerintah menggelar operasi militer bernama Naga Min. Operasi ini dilakukan dengan memeriksa kartu identitas penduduk. Semua yang tercatat sebagai Rohingya diusir. Terjadi pula pembunuhan, penahanan, penyiksaan, dan pelanggaran lainnya, yang mendorong 200.000 orang Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Tak lama setelah operasi Naga Min, junta militer menerbitkan Burma Citizenship Law pada 1982. Dalam undang-undang tersebut termaktub bahwa pemerintah hanya mengakui 135 kelompok warga negara yang disebut “national race”. Celakanya, Rohingya tak termasuk di dalamnya. “Rohingya adalah rakyat tanpa negara,” maklumat Jenderal Ne Win.

Sejak itulah orang-orang Rohingya tak memiliki status kewarganegaraan. Akses sekolah dan rumah sakit ditutup. Orang-orang Rohingya juga kembali mengalami pengusiran.

Simpul penting dalam kisah pengusiran orang-orang Rohingya adalah dibentuknya Nay-Sat Kut-Kwey Ye atau NaSaKa di Rakhine utara. NaSaKa terdiri dari polisi, badan imigrasi, badan intelijen, dan lembaga anti huru-hara. Lembaga ini menjadi alat junta militer untuk mengusir orang-orang Rohingya. Segera saja gelombang pengungsi Rohingya membanjiri berbagai tempat: Bangladesh, Thailand, Malaysia, hingga Indonesia. Di tempat baru mereka hanya mendapat izin tinggal sementara atau tempat pengungsian. Namun tak sedikit yang bersikap tak ramah.

Kritik dari komunitas internasional pun mendera pemerintah Burma. “Pemerintah Burma akan memperoleh keuntungan politis dan ekonomis jika mengakui Muslim Rohingya sebagai warga negara. Secara politis, dunia internasional akan menilai pemerintah dan rakyat Burma sebagai masyarakat beradab dan mengakui hak asasi manusia,” tutur Apipudin.

Toh junta militer Burma bergeming. Bahkan Ye Myint Aung, konsul jenderal Burma di Hong Kong, menyebut orang-orang Rohingya “bukan orang Myanmar, bukan pula kelompok etnis Myanmar.” Dia juga menyebut orang-orang Rohingya sebagai orang-orang “sebodoh makhluk pemakan manusia.”

Hingga kini, perahu-perahu berisi orang-orang Rohingya terdampar di perairan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Malaysia dan Indonesia dikenal sebagai persinggahan yang ramah. Namun, untuk mencapai kedua negara tersebut, para “manusia perahu” ini harus melintasi wilayah perairan Thailand, yang sering tak bersahabat. Polisi Thailand menembaki orang-orang Rohingya ketika perahu mereka memasuki perairan negara itu.

Orang-orang Rohingya selalu diusir, sementara tak ada rumah yang memanggil mereka untuk pulang.

Beberapa fakta supaya dukungan kita jangan salah arah versi Dubes RI utk Myanmar :

– Saat ini Indonesia adalah satu-satunya negara yg diterima dan diberi akses oleh Myanmar utk bantu handle masalah ini.
– Krisis di Myanmar bukan hanya di Rakhin di Selatan, ttp juga separatis oleh kelompok Maoist dan suku Yunan di Utara.
– Setelah disusupi ISIS dg dikepalai turunan Pakistan, Rakhin menjadi kancah perang dan menuntut kemerdekaan. Yg menjadi pengungsi seluruh penduduk Myanmar setempat, bukan hanya Rohingya.
– ISIS melakujan penyerangan persis sehari sebelum Kofi Anan menyampaikan pesan solusinya. ISIS menggunakan senjata tempur modern, juga memenggal Kades Muslim asal Myanmar.
– Populasi Rohyangya juga ‘meledak’ karena pendatang haram yg datang belakangan. Myanmar kesulitan memberikan kewarganegaraan kpd mereka. Ketimpangan pembangunan desa-desa di Rakhin tidak terelakan.
– Sebagian besar video sekarang sdh kadaluarsa, bercampur hoax, krn saat ini tdk ada satupun perwakikan resmi Negara dan Kantor Berita yg diijinkan dan berani masuk daerah konflik.

Rohingnya Butuh Doa dan Lobi Diplomasi

Beberapa hari lalu saya menghubungi Dubes RI di Myanmar ingin tahu lebih jauh soal Rohingnya. Saya mengenal bapak Ito Sumardi sejak 2014 lalu. Beliau seorang Jenderal polisi dengan jam terbang luar biasa.

Hubungan Diplomasi RI – Myanmar sangat hangat. Dalam konflik Rohingnya, Pemerintah RI memiliki peran cukup strategis terutamanya dalam menjembatani kepentingan kemanusiaan. Setidaknya sudah ada 6 sekolah RI yang di bangun untuk menjembatani hubungan antar etnik di kota Rakhine ini, dalam waktu dekat juga akan di bangun Rumah sakit RI dikota Rakhine untuk minimalisir jatuhnya korban konflik lebih banyak.

Loby diplomatik untuk negara perbatasan sekitar Rohingnya agar mau menampung pengungsi juga di lakukan Pemerintah RI. Hari ini Menlu RI juga akan melakukan kunjungan Diplomatik bertemu National Security Advicer Myanmar, Aung San Su Kyi untuk melakukan pembicaran lebih lanjut. Menlu RI Retno LP Marsudi menjadi satu satunya Menteri luar negeri yang di ijinkan berdialog dengan Aung san su kyi tentang Rohingnya. Langkah ini di apresiasi luar biasa oleh PBB dan sejumlah negara Islam.

Mendengar paparan beliau saya heran dengan adanya desakan dari sejumlah pihak untuk menarik beliau dari Myanmar sebagai ‘hukuman’ untuk tindakan militer Myanmar. Padahal dengan keberadaan beliau di sana jauh lebih banyak yang bisa dilakukan.

Konflik Rohingnya menjadi alat propaganda. Beragam gambar sadis dan banyak yang hoax beredar. Seruan provokasi beredar. Kita semua prihatin dengan pengusiran dan pembunuhan yang menimpa etnik Rohingnya, tetapi menyebar info hoax untuk mendramatisir situasi justru akan memanaskan situasi.

Dari Info yang berkembang di Rohingnya ada gerakan yang namanya RSO (Rakhine Solidarity Organisation) yang masuk ke dalam daftar kelompok teroris versi Amerika Serikat.

Setelah ISIS tercerai berai, ratusan pendukung ISIS dari Indonesia kembali dari Suriah. Menurutnya, sebagian dari mereka melakukan kegiatan di Indonesia, sebagian bergabung ke Filipina selatan, dan sebagian lagi masuk ke Malaysia.

Nah yang di Malaysia ada indikasi mereka akan berangkat ke Myanmar. Kita perlu tahu sistem pengawasan orang asing di Myanmar sangat ketat tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka masuk dari Bangladesh karena perbatasan di sana sangat sulit diawasi.

Dalam situasi provokasi dan konflik berkepanjangan bukan tidak mungkin Rakhine akan berubah menjadi Suriah atau Marawi kedua. Jalan panjang perdamaian dan cita hidup berdampingan makin jauh diraih. Etnik Rohingnya adalah etnik terbuang, mereka tidak di akui sebagai orang Myanmar, tradisi dan budaya jauh berbeda. Bahkan bahasa Myanmar etnik Rohingnya banyak yang tidak mengerti. Begitu juga di Bangladesh mereka juga ditolak, dianggap orang asing. Mereka terusir dan terbuang.

*Ladang Minyak dan Gas*

Yang menjadi catatan kita, wilayah Arakan – Rakhine yang di huni mayoritas etnis Rohingya adalah ladang minyak dan gas. Artinya ada dugaan kuat konflik ini didasarkan pada perebutan secara paksa tanah dan sumber daya, khususnya minyak dan gas, di wilayah-wilayah sekitar. Catatan berikut mungkin sedikit membantu :

1). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 193,6 juta kubik kaki per hari) dan pipa minyak (mulai beroperasi 1 Desember 2013 dengan kapasitas 400 ribu barrels per hari) dari Kyauk Phyu ke perbatasan China sepanjang 803 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 50,9 % CNPC (China), 25,04% Daewoo International (Korea), 8,35% ONGC (India), 7,37% MOGE (Myanmar), 4,17% GAIL (India) dan 4,17% investor-investor swasta lainnya;

2). Pipa gas (mulai beroperasi 1 Juli 2013, dengan kapasitas 105,6 juta kaki kubik per hari) dari Shwe ke Kyauk Phyu sepanjang 110 km – yang dikelola oleh konsorsium bersama dengan komposisi kepemilikan saham 51% Daewoo International (Korea), 17% ONGC (India), 15% MOGE (Myanmar), 8,5% GAIL (India) dan 8,5 KOGAS (Korea);

3). Blok-blok minyak dan gas di Semenanjung Rakhine di mana Daewoo International (Korea), ONGC (India), MOGE (Myanmar), GAIL (India), KOGAS (Korea), Woodside Petroleum (Australia), CNPC (China), Shell (Belanda/Inggris), Petronas (Malaysia), MOECO (Jepang), Statoil (Norweigia).

Kemudian, Ophir Energy (Inggris), Parami Energy (Myanmar), Chevron (Amerika Serikat), Royal Marine Engineering (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar), Total (Prancis), PTTEP (Thailand) dan Petronas Carigali (Malaysia) beroperasi dan berproduksi.

Wilayah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 7,836 triliun kaki kubik gas dan 1,379 milyar barel minyak – yang beberapa blok di antaranya berproduksi sejak 2013, ditawarkan tahun ini sebagai temuan baru, dan beberapa blok lainnya jatuh tempo kontraknya tahun 2017 ini; dan

4). Blok-blok minyak dan gas di daratan Arakan di mana North Petro-Chem Corp (China), Gold Petrol (Myanmar), Interra Resources (Singapura), Geopetrol (Prancis), Petronas Carigali (Malaysia), PetroleumBrunei (Brunei), IGE Ltd. (Inggris), EPI Holdings (Hongkong/China), Aye Myint Khaing (Mynmar), PTTEP (Thailand).

Kemudian, MOECO (Jepang), Palang Sophon (Thailand), WIN Resources (Amerika Serikat), Bashneft (Russia), A1 Construction (Myanmar), Smart Technical Services (Myanmar), Myanmar Petroleum Resources (Myanmar) dan ONGC (India) beroperasi dan berproduksi, di mana daerah tersebut dilaporkan memiliki cadangan terbukti sebesar 1,744 triliun kaki kubik gas dan 1,569 milyar barel minyak – yang beberapa blok di antaranya jatuh tempo kontraknya pada tahun 2017 ini.

Jadi apa yang sebaiknya kita lakukan untuk masalah Rohingya?

Dukung langkah diplomatis RI

Dalam dua tahun terakhir, bahkan misi PBB sangat tergantung pada pendekatan misi diplomatik indonesia ke myanmar. Karena bahkan di forum PBB dan ASEAN sekalipun, myanmar hanya mau bicara dan bernegosiasi dengan pihak manapun apabila didampingi dan difasilitasi oleh indonesia

Silahkan tanya ke sekretariat ASEAN soal ini. Indonesia adalah big brother myanmar dan secara tidak langsung mereka sebenarnya ikut mengarahkan pengungsi agar mau ke indonesia untuk disalurkan ke negara yang ditugaskan PBB menerima pengungsi. Tapi, banyak pengungsi rohingya memilih eropa sebagai tujuan sehingga banyak jatuh korban

Negara seperti malaysia yang punya bisnis minyak dan gas di rakhine, justru teriak kencang memecat myanmar dari ASEAN dan sejauh ini indonesia yang selalu menolak pembahasan

Bodohnya malaysia, kalau myanmar keluar dari ASEAN maka satu-satunya jalur bantuan kemanusiaan yang dibuka oleh pemerintah myanmar otomatis akan tertutup. Jadi, malaysia ini mau bantu apa malah ikut mempercepat kematian rohingya?

Sampai hari ini, indonesia masih terus menerima dan menyelamatkan arus pengungsi asal rohingya khususnya dari jalur laut. Saya tahu karena mereka “dibantarkan” di sekitar gedung tempat saya kerja dimana UNHCR juga berkantor di tempat yang sama.

Secara teknis, kita, indonesia, walaupun mau menampung orang rohinghya, secara aturan internasional tidak boleh. Di kawasan asia pasifik, salah satu negara tujuan pengungsi yang sudah ditunjuk oleh PBB adalah australia

Jadi mereka di indonesia itu hanya untuk registrasi dan mengajukan proses permohonan mengungsi melalui perwakilan UNHCR

Dalam hal ini indonesia yang selama ini dipercaya oleh PBB, bukan malaysia, bukan thailand, bukan filipina

Jadi tolong bantu luruskan narasi kebodohan yang menghujat pemerintah indonesia sendiri dalam isu rohingya

Menlu RI satu2 nya yg di terima oleh Su kyi untuk bicara Rohingnya.

Menlu Bu retno dan tim misi diplomatik asal indonesia satu-satunya yang diterima karena tiga alasan penting:

1. Indonesia adalah satu-satunya negara dengan penduduk muslim terbesar dan beraliran moderat yang tidak terafiliasi gerakan politik dan teror islamis timur tengah

2. Indonesia dianggap paling paham dan sukses menangani radikalisme dan terorisme islamis pengaruh dari timur tengah dan ASEAN, seperti rembesan dari marawi dan malaysia

3. Indonesia satu-satunya negara ASEAN yang bersahabat sejak lama dengan faksi militer dan demokratik myanmar sampai saat ini dan hanya Indonesia satu-satunya negara yang punya hubungan bilateral murni tanpa tendensi geopolitik dan BISNIS dibandingkan anggota ASEAN lain yang justru berbatasan langsung sehingga sarat konflik interest.

twit obrolan dengan sahabat d sebelah. Kmarin saya juga kontak dubes RI myanmar pak Ito sumardi. Masalah Rohingnya komplek,,banyak milisi bersenjata di Arakan-Rakhine yg kaya akan minyak dan gas.

 

Untuk Menghindari Tirani Mayoritas, Myanmar Harus Belajar dari Para Bapak Pendiri Bangsa Indonesia

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute, dan Radaktur Senior Aktual.

Inggris ketika masih menjajah Birma atau sekarang kita kenal Myanmar, sudah memasang bom waktu sejak awal dengan melembagakan pemisahan kelompok suku minoritas yang tinggal di Utara dan kelompok suku yang tinggal di bagian tengah dan Selatan.

Birma sendiri merupakan suku dominan di Myanmar, namun berbeda dengan suku Jawa di Indonesia yang meskipun dominan namun merupakan perekat persatuan dan kekuatan penyeimbang yang tidak menimbukan resistensi dari suku-suku lain, di Myanmar suku Birma selalu gagal mencapai konsensus dengan suku-suku minoritas seperti Pwo Karen.

Alhasil, antar suku-suku tidak pernah bisa hidup berdampingan secara damai. Sehingga seringkali terjadi pemberontakan bersenjata dari kalangan suku minoritas.

Pada awal kemerdekaan, tentara Myanmar memang terdiri dari beberapa suku seperti suku Karen, Kachin dan Chin. Namun ketika suku Karen berontak dengan menggunakan sarana angkatan bersenjata, maka di ketentaraan Myanmar diadakan reorganisasi di angkatan darat. Suku Karen sejak itu disingkirkan dari keterlibatannya di jajaran ketentaraan Myanmar.

Ketika pemerintahan sipil pimpinan Unu, pejuang kemerdekaan Myanmar dan salah satu pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, digulingkan oleh junta militer pimpinan Jendral Ne Win, untuk seluruh jajaran korps perwira baik menengah maupun tinggi, dikuasai oleh suku Birma.

Untuk tingkat prajurit, suku suku minoritas seperti Chin, Kachin dan Shan, masih tetap diberi tempat. Maka praktis untuk komando regional atau setingkat Kodam kalau di Indonesia, semuanya dikuasai oleh suku Birma.

Kalau kita cermati dari fakta sejarah ini saja, bisa saya tafsirkan adanya sikap defensif dan protektif di kemiliteran Birma untuk melestarikan dominasi suku Birma di dalam tbuh kemiliteran.

Menyadari kenyataan yang berlangsung sejak 1962 ketika rejim militer Ne Win hingga pewarisnya Jenderal Than Shwe berkuasa, kecenderungan militer Myanmar untuk mempertahankan dominasi suku Birma terhadap suku-suku lainnya yang minoritas, harus jadi latarbelakang untuk memahami akar persoalan meletusnya tragedi Rohingya yang kebetulan selain salah satu suku minoritas, kemudian agamanya Islam pula.

Padahal, kalau kita telisik penelitian beberapa pakar politik Myanmar, peergesekan suku Karen dengan militer Myanmar pada 1949, salah satu faktor pemicunya juga karena suku Karen mayoritas beragama Kristen. Suku Karen awalnya terdiri suku Sgawa Karen dan Pwo Karen. Sebelum dijadikan satu menjadi suku Karen.

Inilah bom waktu yang ditanam Inggris sebagai pemerintah kolonial di Birma waktu itu, yang mana justru suku Karen yang sebagian besar beragama Kristen, dengan sengaja diberikan jabatan jabatan strategis baik di kemiteran maupun birokrasi pemerintahan.

Nah, ketika Myanmar merdeka, bukannya menetralisir potensi konflik kesukuan yang seringkali tumpang tindih dengan agama domian dari masing-masing suku, malah justru mempertajammya.

Misal, waktu pemerintahan sipil di awal kemderdekaan, pemerintah cenderung mendukung gerakan misionaris Budha ke daerah-daerah non Budha. Bahkan kemudian ditegaskan lagi bahwa Budha sebagai agama resmi.

Padahal Indonesia saja yang jelas-jelas mayoritas Muslim, melalui Pancasila, menghindar dari kebijakan seperti di Myanmar tersebut. Bagi para bapak pendiri bangsa, persatuan nasional di atas segala-galanya. Sehingga mayoritas keagamaan seperti Islam maupun mayoritas kesukuan Jawa, sama sekali dihindari sebagai sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional di segala bidang.

Namun di Myanmar, justru di sini pokok soalnya. Suku-suku minoritas seperti Karen, Mon, apalagi Arakan(yang beragama Islam) merasa dipinggirkan dan dianggap bukan bagian dari warga bangsa Myanmar. Akibatnya muncullah berbagai pemberontakan bersenjjata dari suku-suku tersebut.

Kalau Arakan mayoritas Islam maka suku Karen, Chin, dan Kachin mayoritas beragama Kristen. Pemberontakan bersenjata dari suku2 minoritas ini, karena mereka menolak kebijakan asimilasi pemerintahan Myanmar. Artinya, mereka menolak di Birma-kan yang tentunya juga menolak di Budhakan.

Dengan makna lain, ketika Budha dijadikan agama resmi negara, maka masalahnya bukan soal menyingkirkan agama-agama lain di luar Budha. Melainkan akan menghancurkan jatidiri suku-suku tersebut. Dan buat sebuah bangsa yang ingin tetap menjaga jatidir bangsanya, maka kesukuan atau asal usul kesamaan darah, biasanya erat kaitannya dengan budaya, adat istiadat dan bahasa. Ketika itu semua hilang, maka punah pula kesejarahan sebuah bangsa.

Untunglah di UUD 1945, Indonesia menyadari betul hal tersebut, sehingga memberi penegasan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Di sini nampak jelas Indonesia memberi ruang yang istimewa pada budaya kedaerahan, kesukuan, dan adat istiadat, yang sama pentingya dengan keberadaan agama.

Sehingga meskipun para bapak pendiri bangsa menyadari sepenuhnya Islam merupakan agama sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dihindari untuk menegas-negaskan hal itu dalam narasi kebangsaannya. Pancasila dan UUD 1945 mengunci semua potensi konflik SARA seperti yang dialami Myanmar sejak awal kemerdekaan dan tetap bahaya laten hingga sekarang.

dedenew366

Persatuan Indonesia benar benar bisa menjadi Role Model untuk Myanmar

Untuk Menghindari Tirani Mayoritas, Myanmar Harus Belajar dari Para Bapak Pendiri Bangsa Indonesia

Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute, dan Radaktur Senior Aktual.

Inggris ketika masih menjajah Birma atau sekarang kita kenal Myanmar, sudah memasang bom waktu sejak awal dengan melembagakan pemisahan kelompok suku minoritas yang tinggal di Utara dan kelompok suku yang tinggal di bagian tengah dan Selatan.

Birma sendiri merupakan suku dominan di Myanmar, namun berbeda dengan suku Jawa di Indonesia yang meskipun dominan namun merupakan perekat persatuan dan kekuatan penyeimbang yang tidak menimbukan resistensi dari suku-suku lain, di Myanmar suku Birma selalu gagal mencapai konsensus dengan suku-suku minoritas seperti Pwo Karen.

Alhasil, antar suku-suku tidak pernah bisa hidup berdampingan secara damai. Sehingga seringkali terjadi pemberontakan bersenjata dari kalangan suku minoritas.

Pada awal kemerdekaan, tentara Myanmar memang terdiri dari beberapa suku seperti suku Karen, Kachin dan Chin. Namun ketika suku Karen berontak dengan menggunakan sarana angkatan bersenjata, maka di ketentaraan Myanmar diadakan reorganisasi di angkatan darat. Suku Karen sejak itu disingkirkan dari keterlibatannya di jajaran ketentaraan Myanmar.

Ketika pemerintahan sipil pimpinan Unu, pejuang kemerdekaan Myanmar dan salah satu pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika Bandung 1955, digulingkan oleh junta militer pimpinan Jendral Ne Win, untuk seluruh jajaran korps perwira baik menengah maupun tinggi, dikuasai oleh suku Birma.

Untuk tingkat prajurit, suku suku minoritas seperti Chin, Kachin dan Shan, masih tetap diberi tempat. Maka praktis untuk komando regional atau setingkat Kodam kalau di Indonesia, semuanya dikuasai oleh suku Birma.

Kalau kita cermati dari fakta sejarah ini saja, bisa saya tafsirkan adanya sikap defensif dan protektif di kemiliteran Birma untuk melestarikan dominasi suku Birma di dalam tbuh kemiliteran.

Menyadari kenyataan yang berlangsung sejak 1962 ketika rejim militer Ne Win hingga pewarisnya Jenderal Than Shwe berkuasa, kecenderungan militer Myanmar untuk mempertahankan dominasi suku Birma terhadap suku-suku lainnya yang minoritas, harus jadi latarbelakang untuk memahami akar persoalan meletusnya tragedi Rohingya yang kebetulan selain salah satu suku minoritas, kemudian agamanya Islam pula.

Padahal, kalau kita telisik penelitian beberapa pakar politik Myanmar, peergesekan suku Karen dengan militer Myanmar pada 1949, salah satu faktor pemicunya juga karena suku Karen mayoritas beragama Kristen. Suku Karen awalnya terdiri suku Sgawa Karen dan Pwo Karen. Sebelum dijadikan satu menjadi suku Karen.

Inilah bom waktu yang ditanam Inggris sebagai pemerintah kolonial di Birma waktu itu, yang mana justru suku Karen yang sebagian besar beragama Kristen, dengan sengaja diberikan jabatan jabatan strategis baik di kemiteran maupun birokrasi pemerintahan.

Nah, ketika Myanmar merdeka, bukannya menetralisir potensi konflik kesukuan yang seringkali tumpang tindih dengan agama domian dari masing-masing suku, malah justru mempertajammya.

Misal, waktu pemerintahan sipil di awal kemderdekaan, pemerintah cenderung mendukung gerakan misionaris Budha ke daerah-daerah non Budha. Bahkan kemudian ditegaskan lagi bahwa Budha sebagai agama resmi.

Padahal Indonesia saja yang jelas-jelas mayoritas Muslim, melalui Pancasila, menghindar dari kebijakan seperti di Myanmar tersebut. Bagi para bapak pendiri bangsa, persatuan nasional di atas segala-galanya. Sehingga mayoritas keagamaan seperti Islam maupun mayoritas kesukuan Jawa, sama sekali dihindari sebagai sebagai dasar penyusunan kebijakan nasional di segala bidang.

Namun di Myanmar, justru di sini pokok soalnya. Suku-suku minoritas seperti Karen, Mon, apalagi Arakan(yang beragama Islam) merasa dipinggirkan dan dianggap bukan bagian dari warga bangsa Myanmar. Akibatnya muncullah berbagai pemberontakan bersenjjata dari suku-suku tersebut.

Kalau Arakan mayoritas Islam maka suku Karen, Chin, dan Kachin mayoritas beragama Kristen. Pemberontakan bersenjata dari suku2 minoritas ini, karena mereka menolak kebijakan asimilasi pemerintahan Myanmar. Artinya, mereka menolak di Birma-kan yang tentunya juga menolak di Budhakan.

Dengan makna lain, ketika Budha dijadikan agama resmi negara, maka masalahnya bukan soal menyingkirkan agama-agama lain di luar Budha. Melainkan akan menghancurkan jatidiri suku-suku tersebut. Dan buat sebuah bangsa yang ingin tetap menjaga jatidir bangsanya, maka kesukuan atau asal usul kesamaan darah, biasanya erat kaitannya dengan budaya, adat istiadat dan bahasa. Ketika itu semua hilang, maka punah pula kesejarahan sebuah bangsa.

Untunglah di UUD 1945, Indonesia menyadari betul hal tersebut, sehingga memberi penegasan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Di sini nampak jelas Indonesia memberi ruang yang istimewa pada budaya kedaerahan, kesukuan, dan adat istiadat, yang sama pentingya dengan keberadaan agama.

Sehingga meskipun para bapak pendiri bangsa menyadari sepenuhnya Islam merupakan agama sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dihindari untuk menegas-negaskan hal itu dalam narasi kebangsaannya. Pancasila dan UUD 1945 mengunci semua potensi konflik SARA seperti yang dialami Myanmar sejak awal kemerdekaan dan tetap bahaya laten hingga sekarang.

 

Yang kita mesti jeli. Masalah krusial di Myanmar itu hakekatnya adalah sentimen kesukuan yang dikobarkan oleh suku Birma yang ingin menguasai dan membirmakan suku suku lain. Kebetulan agama sebagian besar suku birma adalah budha

Namun motif dasarnya adalah hanya boleh ada suku birma di ketentaraan. Di Birokrasi penerintahab. Dalam skemq perintahan kayak gitu. Benturan dengan suku non birma tak terhindarkan Misalnya dengan suku Karen. Chin dan Kochin yang mayoritas Kristen

Apa kemudian ini benturan agana? Bukan. Saya mendapat kesan pemerintah mengobarkan sentimen agama yang arah sesungguhnya adalah etnik cleansing. Pembasmian suku yabg berakibat religious cleansing.

Dalam kasus Rohingya yg sejatinya adalah suku Arakan dan muslim memang ada banyalk faktor yang memicu tragedi ini. Namun akar penyebabnya sama. Menafikan suku suku lain yang bukan suku birma.

Jadi dalam rangka pikir penguasa birma yang kayak gini. Suku non birna yang beragama budha akan mengalami nasib seperti Karen yg Kristen atau Arakan yang Muslum.

Kejahatan terbesar penguasa Myanmar sekarang adalah. Melestarikan ketidaktahuan rakyatnya tentang soal ini.

 

dedenew321

 

Dubes RI untuk Myanmar Bantah Terjadi Genosida Muslim Rohingya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Laporan adanya genosida terhadap Muslim Rohingya dari Organisasi HAM internasional, dibantah Duta Besar Indonesia untuk Myanmar, Ito Sumardi Djunisanyoto. Ito menyebut, ada informasi yang keliru terkait informasi genosida Muslim Rohingya yang belakangan menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

“Saya orang yang langsung ke lapangan selama tujuh hari, bersama perwakilan Kedubes RI dan perwakilan UN. Pada awal November, kita rombongan delegasi yang baru pertama kali diberi akses melihat dan bertanya dengan Muslim Rohingya,” kata dia, kepada Republika.co.id, Senin (21/11).

Menyinggung isu pembakaran kampung, di Rakhine, Ito menjelaskan, khususnya di dekat Maungdaw memang betul ada rumah-rumah yang dibakar, tapi sebagian kecil saja. Ia mencontohkan, ada satu kampung yang berjumlah 260-an rumah, kemudian 13 rumah yang dibakar di wilayah dekat Maungdaw.

“Dan lokasi pembakaran itu betul-betul kosong tidak ada bekas cangkir, piring. Jadi, betul-betul rumah itu dibakar dalam keadaan kosong,” kata dia.

Kemudian, pertanyaannya siapa yang membakar, tentu ini harus dibuktikan. Menurutnya, kalau memang tentara atau polisi di sana berniat ingin membakar, pasti bisa saja satu kampung dibakar habis.

Dan pada saat pembakaran, laporan yang diterima pihak Kedubes RI di Yangoon, memang saat itu kampung betul-betul kosong. “Sampai kita datang, baru warga berbondong-bondong keluar dari persembunyian,” ujarnya.

Ito menegaskan, kalau memang betul ada pembantaian, tentu ada bekas-bekasnya. Karena, sebagai mantan polisi dan pernah juga bertugas di Bosnia saat tragedi genosida di sana, ia pastikan bisa membedakan apakah benar ada pembantaian itu atau tidak. “Karena kalau ada genosida bisa dilihat bekasnya,” ujar dia.

Tapi, yang terjadi tidak seperti itu. Konflik dan pembakaran rumah di desa sekitar Maungdaw itu, menurutnya, semua bermula dari serangan kelompok RSO (Rohingya Solidarity Organisation). Kelompok RSO ini bagi pemerintah Myanmar merupakan separatis, karena ingin memisahkan diri dari pemerintahan Myanmar yang sah.

Alasan yang digunakan karena mereka Muslim dan etnis minoritas yang ditindas oleh pemerintah Myanmar. Padahal kata dia, sebenarnya ada beberapa kelompok Muslim di Myanmar yang bisa hidup berdampingan dengan kelompok mayoritas agama dan etnis di sana. Dan pimpinan kelompok RSO itu memang alumni-alumni dari Taliban, Pakitan, dan Afganistan.

Terkait sikap pemerintah Myanmar, mantan Kepala Bareskrim pengganti Susno Duadji ini menilai, sebenarnya Aung San Suu Kyi sudah lebih mengakomodiasi kelompok Muslim di Myanmar, termasuk Muslim Rohingya. Suu Kyi telah mengubah paradigma agar Muslim Rohingya itu disebut sebagai Kelompok Muslim Rakhine agar tidak terjadi diskriminasi.

Selain itu, Suu Kyi juga telah membungkam kelompok-kelompok Budha radikal yang digerakkan oleh Biksu Ashin Wirathu, yang juga dikenal dengan kelompok 969. Sekarang, kelompok Budha Radikal itu sudah tidak difasilitasi oleh pemerintahan Suu Kyi dan mereka tidak bisa berbuat banyak, seperti pada masa pemerintahan sebelumnya.

Sumber

Iklan

One thought on “Tragedi Rohingya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s